Yunus Najar menyatakan bahwa kalimat “pertumbuhan ekonomi” dan “porsi anggaran dari pemerintah pusat untuk Halmahera Selatan bisa lebih besar” tidak serta merta disandarkan pada makna DAU dan DAK.
“Sampai di sini tentu sahabat Mokhtar Adam dengan kapasitas sebagai seorang doktor pasti telah memahami benar, hanya mungkin terlalu terburu-buru sehingga dalam rilisnya menggunakan premis kata “jika yang dimaksud bupati dan seterusnya,” tukasnya.
Melalui siaran pers, Yunus Najar menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Bupati Halmahera Selatan H.Usman Sidik melakukan gerilya untuk pertumbuhan ekonomi dan porsi anggaran lebih besar dari pemerintah pusat adalah melakukan lobby agar presiden melalui kementerian dan lembaga dapat memberikan perhatian dan mendorong pembangunan di Halmahera Selatan di luar dari porsi DAU dan DAK yang sudah tertuang dalam APBD sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK Tahun 2022).
“Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Bupati H.Usman Sidik oleh karena Halmahera Selatan termasuk salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar dari 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara melalui industri pertambangan strategis nasional di Pulau Obi,” papar Yunus.
Terkait mekanisme dan jadwal penyusunan APBN, tahapan dan jadual transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk UU Nomor 25 Tahun 2004, menurut Yunus, bupati dan jajarannya lebih tahu dan paham dibanding Mokhtar Adam, karena mereka adalah penyelenggara pemerintahan daerah sementara sahabat Doktor Mokhtar Adam bukan penyelenggara pemerintahan daerah alias pengamat.
