Manajemen Stratejik, Alternatif Pemecahan Masalah
Kejujuran pengakuan bahwa negeri kita tak kunjung keluar dari semua tanda ketertinggalan diantaranya karena level upper dalam piramida manajemen pemerintahan pada semua tingkatan — provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan — terjebak dalam kebiasaan “harap gampang”. Nyaris tidak membiasakan diri dengan perbaikan literasi. Tak punya kebiasaan bangun pagi sebelum memulai kerja dengan membaca — koran, majalah, jurnal, bermutu, dstnya– sebagaimana lazimnya pemimpin modern.
Berapa lebih menyediakan waktu mempelajari literatur standar pemerintahan, hukum, ekonomi, dstnya. Semua hal terkait dengan fungsi stratejik manajerial didelegasi-tugaskan kepada staf birokrasi. Itulah sebabnya, selalu ada distansi antara visi dan misi dalam dokumen resmi (RPJP/RPJM) sebagaimana ditetorikakan dan dijanjikan dalam kontestasi politik terhadap implementasinya. Semisal kebijakan pembangunan ibukota provinsi yang baru di pulau Seram yang digagas Ralahalu diakhir periode kepemimpinannya dan yang dengan setengah hati dihidupkan kembali Assagaf hingga Murad Ismail, tak hanya mengundang cibir dan cemooh publik, tetapi yang terus menerus menumpuk beban kepada pemerintahan Kota Ambon hingga saat ini.
