”Para imam masjid membutuhkan kesejahteran, bagaimana kesejahteraan para imam ini bisa ditingkatkan,” tutunya.
Sementara perwakilan dari Dewan Adat setempat, Sholahuddin, menyampaikan persoalan akses pendidikan di musim pandemi. Selain itu, dia menyebutkan bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.
”Banyak persoalan sosial dapat dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan memberikan perhatian sehingga jangan terkesan pemda berjalan sendiri, tak beberengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat,” katanya.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat Maluku Utara, Muhaimin menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas. Selama ini sudah ada UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bila selama ini realisasi di lapangan belum berjalan dengan baik maka pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU dengan baik.
”Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga siap untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik.
