”Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring. Sampai detik ini ada dua keputusan, pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes. Kedua APBN didorong untuk memfasilitas carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini,” katanya.
Muhaimin juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. ”APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan,” katanya. (red)
