Fahmy juga menjelaskan, perihal pencabutan izin tambang tersebut, Bahlil menyalahi kewenangannya sebagai Menteri Investasi.
“Karena dalam UU yang berkewenangan memberikan izin dan mencabut adalah Kementerian ESDM. Sebab, kalau Bahlil dasarnya Kepres (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021), ini kan di bawah UU,” tegas dia.
Diketahui, beberapa akun di X menyoroti persoalan Bahlil yang diduga terlibat suap dalam perizinan usaha tambang. Salah satunya akun @dun***, ia menilai soal perizinan tambang itu bukan kewenangan Bahlil sebagai Menteri Investasi, melainkan Kementerian ESDM.
“Meneliti tambang produktif adalah tugas Kementerian ESDM, bukan ketua tim. Ini pelanggaran yang serius. Emang bener nih ya Bahlil Lahadalia,” tulisnya.
Kemudian ada pula yang beranggapan bahwa Bahlil harus ditindak, dan diproses secara hukum oleh lembaga hukum terkait.
“Waduh lagi ramai nih isu suap Bahlil Lahadalia tentang izin tambang ilegal, sebaiknya harus diusut sih jangan sampai kecolongan,” tulis akun X @pesawat**. (red/jawapos)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
