Menurut dia, jika sebelumnya dipaksakan Pemkab Halsel untuk tetap membangun jalan pulau Obi hal tersebut bakal ditetapkan sebagai temuan BPK
“Jadi kalau pemerintah Kabupaten bangun jalan itu, pasti temuan. Namun, saya sudah menegaskan bahwa jika tahun 2023 pemerintah provinsi tidak akan menganggarkan anggaran pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, maka tetap saya akan bangun resiko apapun saya akan hadapi,” tutur Usman
Orang nomor satu di Halmahera Selatan itu mengatakan bahwa sudah enam kali melayangkan surat ke pihak pemerintah Pemprov Malut dengan maksud meminta agar jalan Pulau Obi kewenangannya dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk membangun jalan tersebut. Namun, surat yang dilayangkan tidak pernah direspon oleh pemerintah provinsi.
“Sudah enam kali saya menyurat ke pemerintah provinsi namun tidak pernah dijawab sehingga persoalan inilah saya bertekad bulat bahwa pada tahun 2023 ini apapun alasannya, apapun konsekuensinya pemerintah kabupaten Halmahera Selatan akan membangun jalan pulau Obi,” papar Usman.
“Dan itu ngoni cek APBD tahun 2023 yang baru kita sahkan kemarin bahwa jalan pulau Obi kita sudah anggarkan bertahap Diaman akan kita mulai kerja jalan itu dimulai dalam kota yang rencananya kita laksanakan pada bulan tiga tahun 2023. Ini bukan janji tapi ini namanya tergolong nekat karena ketika kita kerjakan akan ada konsekuensiny hsa,” ungkap dia.
