Usman bilang, jalan di kepulauan Obi bukan asetnya pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan melainkan aset atau pembangunan jalan tersebut merupakan asetnya (kewenangan) pemerintah provinsi Maluku Utara
Di hadapan ribuan warga Obi, Usman menceritakan perjalanan Pemkab Halmahera Selatan memperjuangkan jalan lingkar pulau Obi. Di mana dirinya hampir setiap waktu menghampiri pemerintah pusat agar Kepulauan Obi ditetapkan sebagai pembangun strategis Nasional. Pasalnya, Menurut mantan wartawan itu Kepulauan Obi telah memberikan kontribusi besar terhadap negara.
“Saya cerita sedikit soal memperjuangkan jalan lingkar di kepulauan Obi yang mungkin saja ngoni lihat di beberapa media sosial lainnnya dimana, saya selalu teriak terkait pulau Obi. Dimana saya hampir setiap saat bertemu dengan komisi lima DPR RI, kementerian PUPR RI yang dalam pertemuan itu saya minta agar Obi itu ditetapkan sebagai pembangun strategis Nasional. Dan kenapa saya selalu teriak karena Obi telah memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap pembangunan dan APBN kita serta terhadap bangsa dan negara,” beber Usman.
“Karena apa karena pajak itu bukan masuk ke daerah namun pajak itu langsung masuk ke Pusat. Namun, kamarin tahun 2022 pada bulan Oktober saya bersama ketua DPRD Kabupaten Halsel lagi-lagi melakukan berbagai terobosan agar tahan 2023 jalan keliling Pulau Obi dapat dibangun. Namun, saya minta ke pihak Harita tolong keluarkan satu surat maaf malam ini baru saya buka bahwa saya minta Harita tolong tanda tangan mendukung sepenuhnya pembangunan jalan pulau Obi dan semua administrasi sudah kita siapkan dan kita ajukan ke kementerian PUPR RI dan kementerian PU sudah menyetujui namun, ada satu kendala dimana pihak pemerintah provinsi Maluku Utara tidak lagi mengeluarkan surat dokumen lingkungan,” tukasnya
