Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon akan merangkul semua asosiasi pedagang di Pasar Mardika sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota, guna mengontrol para pedagang. Langkah ini diambil, lantaran Pemkot Ambon tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurusi pasar.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menanggapi maraknya tuntutan pembubaran Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA), termasuk oleh para pedagang dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar demonstrasi di Balai Kota, Rabu (8/3/2023) siang.
“Pemkot tidak bisa tiap hari kontrol pedagang kecuali kita pnya BUMD, dan syarat pembentukan BUMD kalau aset punya kita, Mardika kan bukan milik Pemkot jadi tidak bisa membentuk BUMD karena itu kita butuh asosiasi untuk koordinir pedangang,” tutur Wattimena selepas menemui para pendemo.
Menurutnya, selama menjabat Wali Kota, dirinya dapat membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang, melalui koordinasi dengan ketua-ketua asosiasi.
“Kita memiliki grup komunikasi Sapa Kaka, yang merupakan inovasi penertiban pasar oleh Satpol PP, yang didalamnya ada ketua asosiasi pedagang, asosiasi sopir angkot, juga ada aparat kepolisian dan TNI, sehingga ketika terjadi masalah kita mudah untuk berkoordinasi,” tambahnya.
