Oleh: Bitto Temmar, Politisi Senior
MEMPERSOALKAN isu pergantian Ketua DPRD Maluku hingga memasuki area polemik sekali pun, menurut saya, tidak banyak gunanya. Hanya menguras energi tanpa kontribusi apa pun untuk mendongkrak perbaikan performa mau pun citra DPRD Maluku. Problemnya sangat kompleks.
Sistem rekrutmen politik parpol yang dilucuti dari daerah-daerah dan di push up ke DPP di hampir semua partai, kemudian melahirkan “politisi benalu” di daerah-daerah. Kecuali Partai Golkar dan sejumlah partai tengah atau gurem yang karena tidak ada “pemilik” sehingga para kader bisa berkembang menjadi politisi lokal yang otonom, partai-partai yang ada pemiliknya, semua serba dikontrol dari Jakarta. Lahirlah apa yang saya sebut sebagai politisi benalu. Politisi seperti ini yang penting berkenan kepada pemilik partai.
Jadi dalam case isu pergantian Ketua DPRD Maluku, sebenarnya tidak menarik. Lucky didepak dan diganti dengan Benhur misalnya, tak akan berdampak banyak bagi perbaikan performa kepemimpinan DPRD.
Bahkan jika dikembalikan sekali pun kepada Edwin Huwae, situasinya tetap sama. Mengapa? Karena potensialitas terbaik mereka sudah tergerus akibat atmosfir politik internal yang sudah lama membusuk karena kontrol dari atas yang super ketat. Apalagi yang menggantikan itu misalnya Orno dan seterusnya?. Disinilah letak dilema internal partai tersebut. Lucky dipertahankan, terjerat masalah akibat kebodohan. Diganti dengan Edwin, sudah terlanjur dipermalukan dengan demosi politik yang pernah dialaminya. Diberikan kepada Benhur, kemarin terjerat dengan masalah saat pemilu. By pas ke Orno atau yang lain, makin pelik masalahnya.
