Sejak 2021, kami sudah mengusulkan agar ada peningkatan honor PPS dan asuransi, selain pembatasan usia. Semua upaya itu dilakukan agar negara bertanggung jawab pada setiap tahapan pemilu, hingga ke level terbawah. Namun tampaknya upaya tersebut menemui banyak rintangan, karena Kemenkeu sampai hari ini belum menyetujuinya. Alibi adanya pengalihan anggaran negara untuk penanganan pandemi, tentu kita semua sepakat. Tetapi seiring menurunnya kurva Covid-19 dan persiapan memasuki masa endemi, seharusnya Kemenkeu juga melonggarkan anggaran pemilu, demi peningkatan kualitas demokrasi kita.
Di sisi lain, akhir-akhir ini publik justru dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi di Kemenkeu, sehingga mencederai rasa keadilan bersama. Lebih ironis lagi, di tengah “pesta pora” oknum pejabat Kemenkeu tersebut, Kementerian sampai saat ini belum menyelesaikan kewajiban pencairan Dana Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2014.
Ya, Anda tidak sedang salah baca, memang faktanya demikian, itu utang negara pada para anggota KPUD sejak sembilan tahun lalu. Dari pengakuan yang didapatkan Komisi II, banyak diantara eks anggota KPUD yang sekarang mengalami kesulitan ekonomi. Padahal mereka telah bekerja secara profesional, mengantarkan terbentuknya pemerintahan baru.
