Namun, Qaddoumi menegaskan pembahasan mengenai persenjataan itu tetap berada dalam kerangka kesepakatan yang lebih luas dan bersyarat.
Israel, katanya, harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk menarik pasukan dari Gaza, membuka perbatasan, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan serta menghentikan sepenuhnya serangan yang oleh Hamas disebut sebagai genosida.
Israel juga dituntut mengizinkan Komite Nasional Palestina memasuki Gaza untuk mengelola urusan sipil, mengawasi proses rekonstruksi dan mempersiapkan proses politik yang pada akhirnya diarahkan menuju pembentukan negara Palestina merdeka.
“Hanya dalam kerangka kerja itu dan sesuai dengan tolok ukur tersebut, diskusi mengenai senjata dapat dilakukan. Di luar itu, tidak ada yang namanya perlawanan melepaskan senjatanya,” tegas Qaddoumi.
Ia menambahkan, kekuatan Hamas menurutnya bersumber dari keyakinan, rakyat dan perjuangan Palestina.
“Kami akan terus berjuang sampai pendudukan ini berakhir dan sampai bangsa kami mencapai kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran,” katanya.
Peta jalan yang ditawarkan memang menempatkan persoalan persenjataan dalam sebuah proses bertahap. Senjata berat, lokasi produksi militer, gudang persenjataan dan infrastruktur terowongan akan didata serta disimpan di bawah pengawasan Palestina, sementara pasukan Israel secara bertahap meninggalkan Gaza.
