The Australian: Indonesia Makin Dekati Sistem Partai Tunggal

oleh -88 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pemerintah Indonesia telah dituduh membuat “ejekan terhadap demokrasi”. Ini terjadi setelah kepala staf Presiden Joko Widodo menyusun pertemuan luar biasa Partai Demokrat, salah satu partai oposisi terakhir di negara itu, dan menyatakan dirinya sebagai ketua.

Hal tersebut seperti ditulis The Australian edisi 8 Maret 2021. Sang penulis adalah wartawan atau koresponden media Australia tersebut, Amanda Hodge. Dia adalah koresponden The Australian’s South East Asia, yang berbasis di Jakarta.

Selengkapnya berita tersebut begini. Kami terjemahkan secara bebas:

———

Link Banner

Pemerintah Indonesia telah dituduh membuat “ejekan terhadap demokrasi”. Ini terjadi setelah kepala staf Presiden Joko Widodo menyusun pertemuan luar biasa Partai Demokrat, salah satu partai oposisi terakhir di negara itu, dan menyatakan dirinya sebagai ketua.

Pendiri Partai Demokrat dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk langkah akhir pekan oleh ajudan presiden Moeldoko – yang menggulingkan putranya sendiri Agus Harimurti Yudhoyono – sebagai “tindakan makar” dalam surat resmi kepada Presiden Jokowi (begitu dia dikenal).

Baca Juga  Pelaku Penikaman di Rumah Duka Ditangkap Tim Resmob Maesa

Analis politik telah memperingatkan upaya yang jelas dari pemerintah untuk “menaklukkan atau meminimalkan” partai oposisi melalui model divide-and-conquer (Memecah untuk menguasai,red) yang telah menyebabkan pemfaksian dan akhirnya pembelotan ke koalisi pemerintahan dari tiga partai oposisi sebelumnya.

Agus Yudhoyono mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turun tangan dalam sengketa tersebut.

“Kementerian harus menolak dan dengan jelas mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan dan kepemimpinan Partai Demokrat adalah ilegal dan inkonstitusional,” katanya.

“Dalam kongres luar biasa itu, peserta diberikan jaket partai agar seolah-olah memiliki suara yang sah, padahal sebenarnya seluruh prosesnya tidak sah dan kuorumnya tidak terpenuhi sama sekali.”

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa pemerintah tidak mengakui Jenderal Moeldoko sebagai ketua baru Partai Demokrat, tetapi hanya dapat campur tangan. Hal ini  jika kelompok sempalan barunya mengajukan dokumen resmi yang memperingatkan parlemen tentang perubahan resmi dalam kepemimpinan partai.

Baca Juga  Amankan Pesparani, Polda Maluku turunkan 50% personilnya

“Hanya dengan begitu pemerintah dapat mengatakan apakah ini sah dan apakah (pertemuan) diadakan sesuai dengan konstitusi partai, di antara masalah lainnya,” kata Mahfud.

Tapi langkah terbaru adalah yang paling terang-terangan, mengingat Jenderal Moeldoko bukan anggota Partai Demokrat sebelum dia mengadakan pertemuan tidak berizin di Sumatera Utara dan kemudian menyatakan dirinya sebagai pemimpin setelah pemungutan suara internal.

Pemerintahan Jokowi mengendalikan lebih dari 74 persen parlemen, meskipun itu akan meningkat menjadi 83 persen jika berhasil membawa Partai Demokrat ke dalam pangkuannya, meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya oposisi.

Juru bicara PKS Mardani Ali Sera pada hari Senin lalu menggambarkan langkah tersebut sebagai “bencana demokrasi”. “Pemerintah memiliki tugas untuk menjadi pemangku kepentingan yang dewasa dan adil. Jangan sampai melemahkan parpol mana pun, ”ujarnya.

Direktur Tinjauan Politik Indonesia Ujang Komarudin mengatakan ambisi presiden Moeldoko sudah terkenal, dan dia tidak bisa bertindak tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi, jika tidak disetujui.

Baca Juga  SKK Migas Bersama DPR RI Komisi VII Mengawali Tahun, dengan menyalurkan bantuan Covid-19 kepada masyarakat Papua dan Maluku.

“Jika Presiden tidak memaafkan ini, itu tidak akan pernah terjadi,” kata Komaruddin. “Jokowi dapat dengan mudah memperingatkan Moeldoko agar tidak mencampuri urusan partai oposisi, terutama dengan cara yang tidak etis.

Seruan agar Presiden mencopot Moeldoko dari jabatannya ditolak oleh seorang anggota staf istana pada hari Senin yang mengatakan itu “urusan siapa-siapa”.

“Itu urusan pribadinya. Konstitusi kami menjamin hak setiap individu untuk berpendapat dan menentukan hak politiknya, ”kata Ali Mochtar Ngabalin kepada Detik.

Namun analis politik dan jajak pendapat Indonesia Saiful Mujani mengatakan langkah tersebut merupakan indikasi lebih lanjut dari tren menuju “demokrasi yang mundur” di Indonesia setelah melemahnya badan antikorupsi secara tiba-tiba pada tahun 2019.

“Terlihat dan terasa sangat sistematis,” kata Mujani. “Metode bagi-dan-taklukkan ini telah digunakan oleh para pemimpin saat ini untuk memperkuat koalisi mereka dan membungkam semua suara yang berlawanan.”

(red/rep)