Pemerintahan Jokowi mengendalikan lebih dari 74 persen parlemen, meskipun itu akan meningkat menjadi 83 persen jika berhasil membawa Partai Demokrat ke dalam pangkuannya, meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya oposisi.
Juru bicara PKS Mardani Ali Sera pada hari Senin lalu menggambarkan langkah tersebut sebagai “bencana demokrasi”. “Pemerintah memiliki tugas untuk menjadi pemangku kepentingan yang dewasa dan adil. Jangan sampai melemahkan parpol mana pun, ”ujarnya.
Direktur Tinjauan Politik Indonesia Ujang Komarudin mengatakan ambisi presiden Moeldoko sudah terkenal, dan dia tidak bisa bertindak tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi, jika tidak disetujui.
“Jika Presiden tidak memaafkan ini, itu tidak akan pernah terjadi,” kata Komaruddin. “Jokowi dapat dengan mudah memperingatkan Moeldoko agar tidak mencampuri urusan partai oposisi, terutama dengan cara yang tidak etis.
Seruan agar Presiden mencopot Moeldoko dari jabatannya ditolak oleh seorang anggota staf istana pada hari Senin yang mengatakan itu “urusan siapa-siapa”.
“Itu urusan pribadinya. Konstitusi kami menjamin hak setiap individu untuk berpendapat dan menentukan hak politiknya, ”kata Ali Mochtar Ngabalin kepada Detik.
