“Sebagai pemimpin baru, Sherly dengan berbagai komitmennya diharapkan bisa melakukan terebosan birokrasi yang profesional, berintegritas dan efektif. Yah ternyata koar-koar dia itu isinya banyak angin fals,” pungkasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara Merlisa Marsaoly. Politisi perempuan ini juga mempertanyakan kebijakan Sherly membentuk tim efisiensi anggaran yang bekerja di luar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Samsudin A. Kadir.
Anehhya lagi, pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang diketua Mantan Sekda Morotai, Abjan Sofyan oleh Sherly Tjonda tidak berkoordinasi dengan Dewan Provinsi sehingga keberadaan tim tidak memiliki legitimasi.
“Hingga saat ini, pemerintah provinsi Maluku Utara tidak memberi tahu kepada DPRD tentang anggaran dan program apa saja yang terkenak efisiensi. Anehnya lagi, gubernur membentuk tim baru yang bekerja di luar TAPD,” tukas politisi PDI Perjuangan ini. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
