Di Rusia, kekuasaan eksekutif menjadi begitu dominan sehingga oposisi dan ruang kritik melemah drastis. Demokrasi tetap ada secara prosedural, tetapi substansinya menyusut.
Di Tiongkok, negara menunjukkan model berbeda: stabilitas ekonomi dibangun melalui sentralisasi kekuasaan yang kuat. Dunia melihat bagaimana efisiensi pembangunan sering dibayar dengan minimnya ruang oposisi.
Sementara di banyak negara berkembang, demokrasi berubah menjadi oligarki elektoral. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi yang benar-benar bertarung hanyalah mereka yang memiliki modal besar.
Akhirnya rakyat hanya memilih wajah berbeda dari kepentingan yang sama.
Indonesia: Demokrasi yang Mahal dan Kehilangan Jiwa
Indonesia sedang menghadapi gejala yang sama. Biaya politik yang sangat mahal membuat banyak politisi akhirnya bergantung pada pemilik modal. Akibatnya, setelah terpilih, orientasi kebijakan sering tidak lagi kepada rakyat, tetapi kepada mereka yang membiayai proses kekuasaan.
Kita menyaksikan bagaimana: banyak partai kehilangan ideologi dan berubah menjadi kendaraan elektoral, parlemen sering lebih sibuk membangun kompromi kekuasaan dibanding memperjuangkan aspirasi publik, hukum terasa tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada elite, kritik publik kadang dipandang sebagai ancaman, bukan koreksi demokratis.
