Oleh: Zackir L Makmur, wartawan dan penulis
MUNCULNYA usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik telah menjadi perbincangan menarik dalam ranah politik Indonesia.
Usulan ini tidak hanya menciptakan kehebohan di kalangan elite politik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang dinamika politik dan kesehatan demokrasi di negara ini.
Pada dasarnya, usulan ini mencerminkan strategi politik yang cermat dari pihak-pihak yang ingin memperkuat posisi mereka dalam panggung politik.
Jokowi sebagai figur sentral dalam politik Indonesia, memiliki potensi untuk menjadi pemersatu bagi berbagai kepentingan politik yang beragam.
Dengan memimpin koalisi partai politik, Jokowi dapat mengonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin negara.
Namun, di balik potensi kekuatan politik yang dimiliki Jokowi, muncul pula kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan demokrasi.
Ada kekhawatiran bahwa dengan memegang jabatan ketua koalisi partai politik, Jokowi akan memiliki kendali lebih besar atas proses politik dan keputusan yang dibuat di tingkat partai.
Hal ini dapat mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kebebasan politik dan pluralisme.
