Porostimur.com | Ternate: Suatu tantangan dalam program dan penganggaran untuk memperbaiki persoalan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di wilayah Timur, tentunya sangat jauh berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, terutama dalam aspek geografis. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Al Yasin Ali, pada acara pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara tahun 2019, Rabu (2/10).
“Banyaknya gugusan pulau di Maluku Utara, serta iklim georgafis yang cenderung fluktuatif, sehingga sistim perencanaan juga harus mengacu pada
continental based plan (perencanaan berbasis daratan) tetapi juga maritime based plan (perencanaan berbasis kelautan),” katanya.
Wagub mengatakan, penduduk yang berkualitas adalah penduduk yang sehat jasmani dan rohani, karena dengan itu manusia mampu merencanakan kehidupannya dengan baik dan benar.
“Perencanaan kita harus mampu menjawab ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan dan obat-obatan khusus bagi kaum ibu yang berada di pedalaman maupun pesisir wilayah Maluku Utara. Ini tentunya membutuhkan anggaran (dana) yang cukup besar, namun faktor ini jangan menjadi pemicu sebagai hambatan terrealisasinya program pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara,” ungkapnya.
Lanjut Wagub, upaya program KB pada tahun-tahun sebelumnya yang cukup berhasil perlu untuk ditingkatkan lagi.
“Sosialisasi, penyuluhan, kunjungan ke rumah-rumah yang telah dilaksanakan, perlu untuk ditingkatkan lagi, serta pembekalan bagi tenaga kesehatan penting untuk ditingkatkan, mengingat mereka adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan program KB,” pintahnya.
Kaitan dengan itu, Wagub mengatakan bahwa Telaah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ini merupakan upaya untuk melakukan evaluasi program pada semester satu.
“Sejauhmana KKBPK menjangkau sasaran utama masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga perbaikan program kependudukan KB pembangunan keluarga, dapat membawa perubahan yang lebih baik dan terukur,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BKKBN perwakilan Maluku Utara, Putut Riyatno, dalam laporannya mengatakan bahwa, kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak 1 sampai 2 Oktober ini, bertujuan untuk evaluasi capaian dan sasaran kinerja program KKBPK selama semester I tahun 2019.
“Selain evaluasi, kami juga merumuskan strategi capaian sasaran yang belum memenuhi target, serta meningkatkan komitmen dan sinergitas antar berbagai stakeholder,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa, sesuai dengan capaian perjanjian kinerja tahun 2019 adalah;
1). Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun), target 2,76 / capaian 2,92 (SDKI 2017).
2). Presentase pemakaian kontrasepsi modern, target 54,76 / capaian 70,10 (F/I/Dal 2019) 51,9 (SDKI 2017).
3). Presentase penurunan angka tidak berlangsung pemakaian (putus-pakai) kontrasepsi, target 24,60 / capaian 7,8 (F/II/KB 2019).
4). Presebtase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi, target 11,35 / capaian 17,66 (F/I/Dal) 17,7 (SDKI 2017).
5). Presentase peserta KB aktif MKJP, targer 26,37 / capaian 35,13 (F/I/Dal 2019).
6). Jumlah peserta KB aktif tambahan, target 1.790 / capaian 12.260 (F/I/Dal 2019).
Selain itu proyek prioritas nadional meliputi;
1). Presentase faskes dan jaringan, kerjasama BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR, target 85 persen / capaian 99,58 persen.
2). Presentase kampung KB yang memiliki Pokja, targer 65 persen / capaian 83,18 persen.
3). Jumlah kampung KB percobtohan Kabupaten/Kota, target 10 / capaian 3 (30 persen).
4). Presentase kepala keluarga, target 85,94 persen / capaian 94,44 persen.
5). Presentase cakupan faskes dalam data base SIGA, target 50 persen / capaian 100 persen.
6). Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja dalam data base SIGA capaian 70 persen.
Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di Grand dafam Hotel itu tampak hadir, Wagub Malut, perwakilan dari unsur forkopimda Malut, Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN, Nerius Auparani, Kepala BKKBN Malut, Pembantu Rektor III Unkhair Ternate, Bidang KB Kabupaten/Kota serta tamu undangan lainnya. (red)
