Porostimur.com, Ternate – Krisis iklim bukan hanya wacana elit, tetapi fenomena nyata yang sudah terdampak pada ekologi, ekonomi, budaya, dan politik di berbagai belahan dunia, sehingga membuat masyarakat miskin dan tertinggal menjadi korban.
Hal itu, membuat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara bersama ARUKI menggelar diskusi publik yang bertajuk “Konsultasi Rakyat Maluku Utara, Mendorong Rancangan Undangan-undangan Keadilan Iklim,” pada Jumat (6/9/2024).
Berdasarkan laporan IPCC tahun 2023 menunjukan, suhu bumi naik 1,1°C dan akan melampaui 1,5°C pada tahun 2030 yang merupakan ambang batas bahaya.
Di Indonesia, sesuai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan lonjakan 81% bencana, terkait iklim dari tahun 2010 hingga tahun 2022 lalu, mempengaruhi lebih dari 20 juta orang, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sedangkan di Muluku Utara, yang 70% wilayahnya adalah lautan, rentan terhadap dampak krisi iklim karena banyak penduduknya yang bergantung pada hasil laut dan sumber daya alam di darat. Wilayah ini juga, menghadapi ancaman dari investasi besar di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang berpotensi meningkatkan resiko bencana.
“Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia tidak menunjukan komitmen yang serius untuk mewujudkan keadilan iklim. Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, aksi-aksi pengendalian perubahan iklim belum menjadi prioritas utama, bahkan jauh dari cita-cita keadilan iklim,” tegas perwakilan ARUKI, Puspa Dewy.
