Porostimur.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan memberikan izin kepada perusahaan energi global Ormat Technologies Inc untuk mengelola proyek panas bumi di wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara.
Perusahaan energi baru terbarukan yang berbasis di Amerika Serikat itu disebut memenangkan pelelangan proyek Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu melalui nomor lelang 1.Pm/EK.04/DJE.P/2026 dan akan beroperasi di bawah bendera PT Ormat Geothermal Indonesia.
Namun, kehadiran perusahaan tersebut langsung memicu penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat sipil, yang menilai proyek ini bermasalah secara konstitusional, politik luar negeri, serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius di Pulau Halmahera.
Gelombang Penolakan Masyarakat dan Tokoh Publik
Penolakan terhadap proyek panas bumi ini disuarakan sejumlah organisasi dan komunitas, di antaranya FORNUSA, Masyarakat Adat Waiyoli, SEMAINDO, GCP, FORMAPAS, dan LMD.
Sejumlah tokoh juga ikut menyatakan sikap, termasuk dai Dr. (Cand) Thariq Kasuba, intelektual Muhammad Zulfikar Rakhmat, serta peneliti Wishnu Try Utomo.
Dalam berbagai pernyataan, mereka menyoroti keterkaitan Ormat Technologies dengan jaringan ekonomi Israel. Hal ini dinilai berpotensi bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina serta tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
