Porostimur.com, Ambon – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno, menyesalkan keputusan pencopotan Muhamat Marasabessy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku oleh Gubernur Murad Ismail dengan dalih pemalsuan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Saya kira pencopotan Muhamatt Marassabesy dari Kadis PUPR merupakan upaya pembunuhan karakter oleh Gubernur Maluku ini sangat keterlaluan,” ujarnya kepada jurnalis porostimur.com, Senin (21/8/2023).
“Apalagi pencopotan itu dengan alasan yang tidak mendasar seperti yang ramai diberitakan bahwa pak Mat belum pernah diperiksa terkait dengan dugaan pemalsuan NIP,” imbuhnya.
Menurut Wenno, DPRD Maluku sudah sering mengatakan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi Maluku sangat buruk yaitu di zaman pemerintahan Murad Ismail- Barnabas Orno.
“Coba di lihat Plh dan Plt “satambong”(segunung) apalagi di penghujung sisa masa jabatan yang hanya tersisa empat bulan,” katanya.
Wenno bilang kasus pencopotan Muhamat Marasabessy memang tidak bisa di sembunyikan dari aspek kepentingan politik baik Pileg maupun Pilkada.
“Kita tilik saja istri Gubernur Maluku juga sementara maju Caleg DPR RI tentunya banyak kepentingan politis,” tukasnya.
