Rentetannya bisa panjang: krisis ekologi, longsor, banjir rob, hingga konflik agraria. Semua itu kemungkinan besar akan menyambut warga Mangoli.
Untuk Siapa Ekonomi Nasional Itu?
Kami tentu setuju jika pertambangan benar-benar demi kepentingan negara dan rakyat. Tetapi pengalaman di tempat lain membuat kami ragu.
Lihatlah Pulau Taliabu dengan PT. Adidaya Tangguh, Halmahera dengan PT. IWIP, PT. Antam, dan PT. Harita Grup, atau Papua dan Kalimantan yang sudah lama menjadi pusat tambang. Alih-alih menyejahterakan rakyat, faktanya yang lebih kentara adalah kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, dan tetap miskinnya masyarakat lingkar tambang.
Lalu, untuk siapa sebenarnya jargon “mendongkrak ekonomi nasional” itu? Untuk negara? Untuk rakyat lingkar tambang? Atau justru untuk segelintir pejabat dan kapitalis?
Pulau Kecil, Beban Besar
Pulau Mangoli terlalu kecil jika dibebani 10 IUP sekaligus. Satu IUP saja bisa mencakup ratusan hingga ribuan kilometer persegi. Maka 10 IUP di pulau kecil ini jelas sebuah ancaman nyata.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Mangoli bukanlah Halmahera, bukan pula Papua atau Kalimantan. Mangoli jauh lebih rapuh.
Suara dari Mangoli
Kami tidak sedang melakukan makar atau premanisme. Penolakan terhadap 10 IUP adalah wujud kecintaan terhadap negeri. Ini bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga warisan leluhur, budaya, sejarah, dan peradaban.
