Ada paradoks lain yang menarik. Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Indonesia (2011–2016). Ia bermain dalam isu komoditas domestik, sektor riil yang sangat konkret. Namun ia kemudian melompat ke panggung geopolitik imajiner.
Sementara negara ini, yang nyata-nyata berdaulat, justru sedang berhadapan dengan tantangan konkret: neraca perdagangan, tekanan APBN, beban BUMN, dan daya tahan industri nasional. Rencana impor 105 ribu unit pikap dari India misalnya, dinilai memperbesar arus belanja ke luar negeri dibanding menggerakkan produksi dalam negeri.
Kita tidak sedang membandingkan Lord Rangga dengan Presiden Prabowo sebagai individu. Kita sedang membandingkan dua panggung: panggung absurditas imajiner dan panggung realitas geopolitik. Yang satu ditertawakan karena klaimnya tak masuk akal. Yang lain harus diuji karena dampaknya sangat nyata.
Jika Lord Rangga mengklaim Gedung Sate sebagai pusat satelit dunia, publik tersenyum. Tetapi jika kebijakan dagang berimplikasi pada beban fiskal, tarif tak seimbang, dan komitmen impor jumbo, publik berhak bersuara lebih dari sekadar senyum.
Mungkin inilah pelajaran terpentingnya: dalam dunia yang makin kompleks, batas antara absurditas dan realitas sering kali bukan pada bunyi klaim, melainkan pada konsekuensinya.
