Karena letaknya relatif jauh dari pusat pemerintahan dan kota, Pulau Ambalau ini sangat terisolir dan tak terjangkau kebijaksanaan dan kebijakan pemerintah. Bahkan sering menjadi bahan candaan dan lelucon bagi orang-orang di luar pulau atau seberang sana.
Mereka menertawakan Pulau Ambalau karena tergolong terbelakang dari segala aspek. Mulai dari infrastruktur jalan, gedung sekolah, gedung kesehatan sampai sumber daya manusia (SDM) yang memprihatinkan. Padahal pulau ini tidak kurang pejabatnya. Boleh dikatakan DPRD Buru Selatan periode 2019-2024 adalah milik pulau Ambalau, karena unsur pimpinan lembaga wakil rakyat ini semuanya berasal dari pulau ini. Mungkin mereka lebih senang melihat pulau ini terus menderita, daripada membuatnya tersenyum bahagia. Kalian pasti tahu siapa saja maksud saya.
Padahal sebagaimana kita tahu semua bahwa kurangnya infrastruktur menyebabkan banyak masyarakat hidup terkurung di wilayah terisolasi dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah. Berbagai persoalan mendera kehidupan masyarakat mulai dari kemiskinan, wabah penyakit menular, gizi buruk, buta huruf dan keterbelakangan. Obat mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit tersebut adalah dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Hermanto Dardak, dalam Dian Triyani dkk, 2015).
