Ia menilai putusan MK memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara negara, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat dalam mempersiapkan tahapan Pilkada mendatang.
“Kepastian hukum tersebut penting agar seluruh penyelenggara negara, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat memiliki landasan yang sama dalam mempersiapkan tahapan Pilkada mendatang,” katanya.
Kualitas Demokrasi Ditentukan Integritas Pemimpin
Meski demikian, Anos mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, tantangan yang jauh lebih besar adalah menghasilkan kepala daerah yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari proses pemilihan, tetapi juga dari kualitas pemerintahan yang dihasilkan setelah kontestasi politik berakhir.
Karena itu, Anos menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik, kaderisasi partai politik, transparansi pembiayaan politik, pengawasan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal.
