Pendekatan tersebut dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Pengelolaan hutan perlu didorong tidak hanya berbasis kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dengan demikian, potensi sumber daya hutan Maluku Utara dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara lebih optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi sektor kehutanan di Maluku Utara adalah rendahnya daya saing dibandingkan sektor pertambangan. Padahal, sektor kehutanan memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan jika dikelola secara optimal.
Karena itu, APHI mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha PBPH, perguruan tinggi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat implementasi Multiusaha Kehutanan di Maluku Utara.
Pemprov Malut Dukung Pengembangan Agroforestri
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyambut positif inisiatif APHI dalam memperkuat investasi dan meningkatkan kinerja sektor kehutanan di daerah.
Menurutnya, setiap izin usaha pemanfaatan hutan harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
