Porostimur.com, Pekanbaru – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan PerbatasanBadan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI Jeffry Apoly Rahawarin melakukan audiensi dengan jajaran di Komando Resor Militer 031/Wira Bima, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, bertempat di Komando Resor Militer 031/Wira Bima, Pekanbaru, Riau, dalam rangka menyampaikan rekomendasi terkait penanganan stunting khususnya di kawasan perbatasan.
Pada kesempatan tersebut, Rahawarin menyampaikan beberapa poin penting antara lain: penjelasan terkait Tugas dan Fungsi BNPP, serta Penanganan Stunting di Kawasan Perbatasan.
Menurut Rarawarin, dari 27 kementerian/lembaga, TNI dan Polri merupakan anggota BNPP, dan Danramil serta Kapolsek adalah sebagai penasehat pada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan.
“Untuk itu dibutuhkan dukungan, koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri sebagai anggota BNPP dalam upaya penurunan stunting di Kawasan Perbatasan sehingga target penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam RPJMN sebesar 14 persen (atau 3,5% setiap tahun) di Tahun 2024 dapat tercapai,” ujarnya.
Mantan Pangkogabwilhan III itu menegaskan, dengan ditetapkannya Stunting sebagai Prioritas Nasional maka ketersediaaan anggaran untuk penanganan Stunting cukup besar, baik pada alokasi anggaran APBN maupun alokasi APBD Provinsi Riau. Alokasi APBN Tahun 2022 mencapai sebesar Rp 34.151.146.079,000,- sedangkan APBD se-Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar Rp 1.162.910.000.000,-.
