Bau Busuk Pengelolaan Dana PEN, Sejumlah Pihak Desak Polisi & Jaksa Bergerak

oleh -396 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Lelang paket Rp700 miliar yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Maluku, November 2020 lalu berjalan mulus.

Sayangnya kini aroma tak sedap mulai merebak di tengah pengelolaan dana yang dipinjam atas nama rakyat itu.

Sejumlah wakil rakyat di gedung parlemen Karang Panjang Ambon pun mulai bersuara tentang kesemrawutan pengelolaan dana tersebut. Baik dari segi pembagian jatah antar daerah yang dinilai tidak merata, proyek yang amburadul di lapangan hingga pembiayaan proyek yang bukan untuk peruntukannya.

Salah seorang kontraktor kepada Porostimur.com, mengaku karena jangka waktu kerja singkat, akhirnya banyak pekerjaan belum dia lakukan. Hal ini disebabkan terkendala peralatan berat untuk mengerjakan sementara lokasi pekerjaan sulit dijangkau.

Link Banner

“Ada yang sampai saat ini belum kerja. Itu karena tidak punya peralatan. Karena memang waktunya singkat. Kalau tidak ada alat, pasti kewalahan,” kata dia

Di kalangan masyarakat, sengkarut proyek luas dibicarakan di warung kopi dan tempat nongkrong.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bahkan sudah turun aksi. Mereka mendesak Dinas PUPR Maluku agar membongkar trotoar di kota Ambon yang di nilai tidak sesuai standar dan spesifikasi serta membahayakan keselamatan pejalan kaki.

GMNI Cabang Ambon saat unjuk rasa di kantor PUPR Maluku, Senin (15/3/2021)

Mantan Anggota DPRD Maluku, Junus Karel Paulus Tipka mengaku heran dengan kenyataan yang ada terkait pengelolaan dan PEN yang seolah tanpa perencanaan yang matang dari pemerintah daerah.

Baca Juga  Pemuda & Mahasiswa Tanimbar Kunjungi Kemeterian ATR/BPN

Menurut Tipka, setidaknya pemerintah daerah bisa memulai langkahnya dengan penelitian doktoral tentang kebutuhan rela daerah sebelum proyek-proyek tersebut dibiayai dan dikerjakan.

Sayangnya semua sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur. Kini sudah bulan Maret, bulan di mana proyek-proyek tersebut memasuki batas akhir waktu pengerjaan.

Penyesalan atas kesemrawutan penggunaan dana PEN juga datang dari kalangan akademisi.

George Leasa, Akademisi Hukum Unpatti, mengaku prihatin dengan langkah pemerintah yang dinilainya ugal-ugalan dalam mengelo keuangan daerah.

Leasa bahkan meminta aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian untuk segera mengusut proyek-proyek yang bersumber dara dana Rp.700 miliar itu, salah satunya proyek Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center milik Dinas PU Maluku, yang diduga fiktif.

Baca Juga  Operasi Berhasil, Keluarga Bocah Penderita Atresia Ani Datangi Kejati Malut Sampaikan Rasa Syukur

Pasalnya, anggaran sebesar Rp 3,010,000,000,00 telah cair 100 persen, namun kenyataannya di lapangan, proses rehabilitasi Gedung Islamic Center sama sekali tak dilakukan. Bahkan yang aneh justru muncul sebuah cafe yang konon dikelola oleh PKK.

Menurut Leasa, kasus ini sudah masuk dalam unsur korupsi, karena uang negara telah dicairkan, namun uang tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam nomenklatur proyek.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpatti ini, juga mendesak Kepala Dinas PU Maluku untuk bertanggungjawab.

“Kepala Dinas PU harus bertanggungjawab. Atas dasar apa mencairkan anggaran 100 persen padahal proyeknya belum jalan. Ini kan jadi persoalan. Itu artinya dugaan korupsinya sudah mengarah,” tegas Leasa.

Desakan yang sama juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku.

Direktur LIRA Maluku, Yan Sariwating menegaskan, Dinas PU Maluku yang paling bertanggung jawab terhadap adanya kesemrawutan dan ketidak beresan yang terjadi.

“Beta kira musti ada tindakan hukum. Dan sudah harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian,” jelas Sariwating.

Baca Juga  Lagi, LSPD gelar dialog kebangsaan

Sariwating minta kejaksaan dan kepolisian untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Menurutnya, aparat penegak hukum sudah harus bergerak mengusutnya, bahkan tidak perlu menunggu ada laporan masyarakat, sebab ini karena sudah dipublikasikan, sehingga bisa dilakukan proses penyelidikan awaln di lapangan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian LIRA adalah proyek Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center yang diduga fiktif.

Pasalnya proyek yang sudah dianggarkan dan anggarannya telah cair 100 persen, namun sayangnya di lapangan pekerjaan itu tidak ada.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 3,010,000,000,00, namun kenyataannya proyek tersebut fiktif, maka  kejaksaan dan kepolisian harus mengusutnya, sebab sangat disayangkan proyek tersebut tak dikerjakan alias fiktif.

“Tindakan demikian, sudah masuk dalam unsur korupsi, karena uang negara sudah dicairkan, namun pekerjaan di lapangan tidak ada,” katanya. (tim)