Porostimur.com, Labuha – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak Stakeholder terkait Indentifikasi lokasi TPS jelang pemilu 2024 mendatang.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bawaslu Halsel dan dihadiri Komisioner KPU Halsel, Pihak Dinas Sosial, kantor kementerian agama, lembaga pemasyarakatan kelas III Labuha, Disnaker, Dinkes Halsel, dan beberapa perusahaan tambang di Halmahera Selatan yaitu PT. GMM di Gane Barat Selatan dan Harita Nickel di Kepulauan Obi.
“Terkait rapat koordinasi dengan stekholder yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan adalah bentuk tindaklanjuti Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Indentifikasi potensi lokasi khusus dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus tersebut,” ujar Rais kepada porostimur.com, Jum’at (22/12/2022).
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut pihak-pihak terkait telah memaparkan Jumlah dan data terkait karyawan mereka yang teridentifikasi untuk kepentingan TPS jelang pemilu 2024 mendatang.
“Alhamdulillah di pertemuan ini mereka hadir. Untuk karyawan di PT. GMM untuk sementara 390 orang karyawan tetap PT. GMM. Dalam ketentuan karyawan tersebut sudah masuk TPS khusus. Namun, ada kriteria lain yang akan kita lihat dulu dan akan kita kordinasi juga dalam pertemuan ini adalah pihak KPU Halmahera Selatan yang telah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh pihak perusahaan tadi,” tukasnya.
Lanjut Rais, Bawaslu Halsel dan KPU serta beberapa Stakeholder tersebut akan terus melakukan koordinasi jelang penentuan TPS dan DPT.
Prinsipnya kita akan terus melakukan koordinasi dan yang kita ketahui saat ini di rutan Labuha itu ada 116 orang. Namun lanjut dia, peserta TPS itu kurang lebih dalam ketentuannya 300 orang. Dan di tahun 2019 itu TPS yang dekat dengan Lapas kelas III Labuha yaitu TPS di Desa Kampung Makian,”tandas Rais
Rais bilang adapun putusan sampai di 2024 untuk jumlah warga binaan lapas kelas III Labuha teridentifikasi sebanyak 48 orang.
Sedangkan Harita Nickel kata Rais, sesuai yang dipaparkan oleh petinggi Harita bahwa DPT sementara ada 11.000 karyawan.
“Namun di Harita mereka meminta agar Bawaslu dan KPU agar berkunjung secara langsung untuk mendapatkan data tersebut dengan riel di lapangan, Karena Harita Nickel atau Harita Group itu terdiri dari beberapa anak perusahaan dan yang mengurusi karyawan itu HRD-nya masing-masing untuk mengidentifikasi TPS di Perusahaan tersebut,” tutupnya. (Adhy)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
