Porostimur.com, Sofifi – Di tengah kebijakan efisiensi dan pembatasan perjalanan dinas oleh pemerintah, belanja perjalanan dinas di lingkungan DPRD Provinsi Maluku Utara justru melonjak tajam pada awal tahun anggaran 2026.
Data yang dihimpun menunjukkan, total belanja perjalanan dinas biasa DPRD Maluku Utara telah mencapai Rp46.333.977.100 hanya dalam beberapa bulan pertama tahun berjalan.
Terkonsentrasi di Februari
Sebagian besar anggaran tersebut terserap pada Februari 2026 dengan nilai mencapai Rp43.746.847.100. Sementara pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.587.130.000.
Sejumlah kegiatan yang menyedot anggaran antara lain layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, fasilitasi tugas DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, hingga pembentukan peraturan daerah.
Namun, porsi terbesar berasal dari kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang mencapai sekitar Rp27,9 miliar.
Pengawasan dan Aspirasi Dominan
Selain itu, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga mencatat angka signifikan, dengan total anggaran lebih dari Rp10 miliar.
Besarnya alokasi anggaran dalam waktu relatif singkat ini memunculkan sorotan publik terkait efektivitas dan urgensi penggunaan anggaran tersebut.
Transparansi Jadi Sorotan
Lonjakan belanja perjalanan dinas ini menimbulkan pertanyaan terkait manfaat konkret dari setiap kegiatan yang dibiayai. Publik menilai transparansi tujuan perjalanan, output kegiatan, serta pertanggungjawaban anggaran menjadi hal penting yang harus dibuka secara jelas.
