Sedangkan Albertus Girik Allo, M.Si, pakar dari Universitas Papua, memberikan beberapa masukan antara lain: Perlu adanya penyajian data berjenjang mulai dari level provinsi hingga kabupaten/kota; serta perlu dipertegas dalam peraturan badan terkait siapa yang akan melakukan validasi data.
Eko Sutrisno, S.T., M.Cs, tenaga ahli web programmer, memberikan beberapa masukan antara lain: Kebijakan SPBE, agar dapat memanfaatkan domain resmi; terkait antarmuka dan interaksi pengguna dengan aplikasi agar landing page awal dapat dibuat lebih informatif dan pembenahan desain penempatan legenda informasi; Informasi spasial berdasarkan sebaran indikator; Dashboard ringkasan informasi disarankan memuat ringkasan dari tingkat provinsi dan turun ke tingkat kecamatan; Fasilitas perpindahan antar tahun anggaran; Perbandingan perkembangan antar tahun anggaran; Navigasi dan informasi lengkap wilayah (Provinsi, Kab/Kota); Kemudahan pengaturan lokasi prioritas, perlu ditandai apakah kecamatan tersebut sudah lokpri atau belum; Untuk keperluan eksekutif summary, bisa ditambahkan rekapan dari tingkat provinsi seluruh Indonesia;
Pengembangan ke depan, dapat disiapkan untuk pertukaran data dengan REST API dukungan terhadap Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) serta dapat dilakukan pemanfaatan kode baku wilayah; Network Infrastruktur, agar dapat memanfaatkan sertifikat Secure Socket Layer (SSL) untuk mendukung keamanan layanan dan VPS tersendiri atau pada jaringan data center sendiri.
