Dalam kolom hasil pemeriksaan, BPK menyatakan seluruh nota pembelian BBM tersebut “tidak diakui oleh pemilik toko”, sehingga dikategorikan sebagai bukti pertanggungjawaban yang terindikasi tidak sah.
Total Temuan Mencapai Rp125,93 Juta
Selain kendaraan Ketua DWP, BPK juga mencantumkan sejumlah kendaraan dinas lainnya dalam lampiran pemeriksaan. Di antaranya kendaraan jabatan Sekretaris Daerah, kendaraan operasional Sekda, kendaraan Ketua TP PKK, kendaraan patroli pengawalan (Patwal), hingga kendaraan operasional roda dua.
BPK menemukan beragam bentuk ketidaksesuaian. Sebagian transaksi dinyatakan bermasalah karena kios BBM yang tercantum dalam nota diketahui tidak menjual jenis BBM sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian. Sementara transaksi lainnya dinyatakan tidak sah karena nota pembelian tidak diakui oleh pemilik kios atau toko yang namanya tercantum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, total nilai realisasi belanja BBM dan pelumas yang bukti pertanggungjawabannya terindikasi tidak sah di Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai Rp125.930.000.
Temuan itu menjadi bagian dari catatan BPK terhadap pengelolaan belanja di Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam rekomendasinya, BPK meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, termasuk memperbaiki tata kelola administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap pertanggungjawaban belanja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
