Oleh: Jannus TH Siahaan, Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
SETIAP momen Pilkada (pemilihan kepala daerah) mendekati, saya nyaris selalu mendapati pandangan kawan-kawan saya di daerah tentang momen perubahan yang harus digapai melalui momen Pilkada tersebut.
Namun nyatanya semuanya kembali sebagaimana realitas sebelumnya setelah Pilkada usai. Tidak banyak daerah yang berubah dan mengalami kemajuan sebagaimana janji-janji manis para kontestan Pilkada saat kampanye di hadapan rakyatnya.
Selain banyak daerah yang tetap terjebak di dalam stagnasi ekonomi, tak sedikit pula kepala daerahnya berakhir di tahanan KPK dan Kejaksaan Agung, karena tersangkut kasus korupsi yang dilangsungkan dalam konteks dan motivasi untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan di saat mengikuti kontestasi Pilkada.
Dari sisi ekonomi, mayoritas daerah di Indonesia, terutama daerah tingkat dua, tumbuh di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun tingkat kemiskinan di daerah-daerah justru jauh lebih tinggi di banding tingkat kemiskinan nasional.
