Kedua angka tersebut sulit sekali diperbaiki di tingkat daerah, karena lemahnya kapasitas dan kapabilitas kepala daerah sebagai hasil dari Pilkada di satu sisi dan tak jelasnya visi misi mereka di sisi lain.
Di beberapa daerah yang saya kunjungi dalam setahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya tiga persenan. Angka tersebut lahir dari pertumbuhan natural saja, bukan karena kinerja pemerintahan daerah.
Sementara tingkat kemiskinan rata-rata berada di atas 12 persen. Sangat jauh jika dibanding dengan raihan nasional, yang sejatinya juga tergolong rendah, di mana tingkat pertumbuhan rata-rata 5 persen dan tingkat kemiskinan 9 persenan (Susenas 2023).
Sementara dari sisi korupsi, dalam dua tahun terakhir saja, tahun 2022 dan 2023, terdapat 14 kepala deerah yang masuk ke KPK.
Di tahun 2022, terdapat 8 kepala daerah, bupati dan wali kota, yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) KPK. Sementara di tahun 2023, terdapat 5 bupati dan wali kota, serta satu gubernur, yang harus memakai rompi “orange” milik KPK.
Sehingga pada akhirnya, terpilihnya pemimpin baru di daerah justru menjadi variabel tambahan yang membebani, bahkan menghalangi, kemajuan daerah.
Pasalnya, beban fiskal daerah semakin bertambah justru untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait dengan pembangunan daerah, tapi terkait dengan isi saku para penguasa baru yang kembali harus diisi.
