Bupati Halsel Teken Mou Pelayanan Publik

oleh -114 views
Link Banner

Porostimur.com – Jakarta: Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi melakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pelayanan publik dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat.

Penanda tanganan naskah MoU ini berlangsung di auditorium Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto dalam sambutannya mengatakan,
MoU ini merupakan respon balik dari hasil kunjungan di Maluku Utara maka
ini adalah satu hal yang positif karena ada kesadaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan ini harus dicontohi oleh provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia.

Baca Juga  Bupati Halsel Tinjau Pembangunan Jalan di Makeang

“MoU Ombudsman ini adalah sejarah dan kali pertama bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan pelayanan pemerintahan lebih baik lagi di masing-masing wilayah yang dipimpinnya,” tandas Hery

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Nadji dalam sambutannya mengatakan, Maluku Utara sudah 22 tahun maka sudah harus mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk menjawab harapan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

“Ombudsman akan terus membantu mewujudkan tujuan keinginan Pemerintah. Dengan ditandatangani MoU ini ini kita berharap mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait program kepatuhan pelayanan publik,” ujarnya.

Gubernur Maluku Utara, Abd Gani Kasuba mengatakan, kami selalu berhati-hati dalam pelaksanaan Pemerintahan. “Kehadiran kami di Jakarta ini sebagai respon agar kami di provinsi dan kabupaten/kota lebih meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,” tandas Abdul Gani.

Baca Juga  Tensi Memanas, Rusia Evakuasi Diplomat dari Kedutaan di Ukraina

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Hi Daud mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Ombudsman karena telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Maluku Utara.

“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak ada hanya seremoni tetapi harus di aktualisasikan dalam pemerintahan di masing-masing kabupaten/kota,” pungkasnya. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.