Dinkes Halsel Diduga Lepas Tangan Soal Pembebasan Lahan Puskesmas Bajo

oleh -273 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Selatan diduga  menyisakan beban kepada Pemerintah Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang  terkait pembebasan lahan Puskesmas.

Diketahui Puskesmas Bajo merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun di Ibukota Kecamatan Botang Lomang yakni, Desa Bajo yang membawahi delapan desa di kecamatan tersebut. Sayangnya, pembangunan puskesmas telah rampung itu, menyisakan hutang kepada warga setempat berupa harga jual laha yang belum dibayar.

Data yang dihimpun media pers,  sumber anggaran pembangunan gedung puskesmas itu melalui Dana Alokasi Khusus  (DAK) Afirmasi Pembangunan dengan Relokasi anggaran senilai Rp 8.350.000.000,00.- (Delapan milyar tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Lahan tersebut dibayar  menggunakan Anggaran Dana desa (DD). Namun sampai saat ini pemdes belum juga membayar lahan itu, karena soal anggarannya tidak ada.

Kapala Desa Bajo Burhan Ahmad, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (26/6/2021) mengatakan bahwa, dirinya didesak sejumlah pemilik lahan untuk secepatnya melunasi lokasi lahan yang telah digunakan untuk pembangunan puskesmas tersebut.

Baca Juga  Disebut Bodoh, Romelus Parangi Batje

Namun lanjutnya, lahan puskesmas sampai saat ini belum Ia lunasi pasalnya, anggaran pembebasan lahan yang harus dirinya selesaikan senilai Rp. 490 juta.

“Terkait dengan program pemerintah desa ini saya juga merasa bingung karena masalah pembebasan lahan itu kenapa harus melibatkan ke pemerintah desa untuk menganggarkan dan ini masalah kalau tidak dibayar masyarakat bilang akan dipalang puskesmas tersebut,” ujar Burhan.

“Sedangkan ada program perencanaan kita di tahun 2022 mendatang dan kalau tidak sesuai dengan perencanaan kita nanti bagaimana.? Kita akan bermasalah lagi karena kita sudah di bebankan untuk membayar lahan puskesmas yang begitu besar. kata,” cetusnya.

Selain itu, ketua LPM desa Bajo Mahdun Ali, membeberkan bahwa jumlah lahan yang belum di bayarkan sebanyak 5 orang di antaranya; Usman, Nasrun, ibu Kartini dan Kamarudin. Dengan anggaran pembebasan lahan yang harus dibayarkan senilai Rp. 490 juta.

Baca Juga  Tahun 2021, Disparbud Kepulauan Sula Perioritaskan Cagar Budaya

Hingga berita ini dipublis, wartawan masih berusaha mengkonfirmasi dinas terkait. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.