“Terkait dengan program pemerintah desa ini saya juga merasa bingung karena masalah pembebasan lahan itu kenapa harus melibatkan ke pemerintah desa untuk menganggarkan dan ini masalah kalau tidak dibayar masyarakat bilang akan dipalang puskesmas tersebut,” ujar Burhan.
“Sedangkan ada program perencanaan kita di tahun 2022 mendatang dan kalau tidak sesuai dengan perencanaan kita nanti bagaimana.? Kita akan bermasalah lagi karena kita sudah di bebankan untuk membayar lahan puskesmas yang begitu besar. kata,” cetusnya.
Selain itu, ketua LPM desa Bajo Mahdun Ali, membeberkan bahwa jumlah lahan yang belum di bayarkan sebanyak 5 orang di antaranya; Usman, Nasrun, ibu Kartini dan Kamarudin. Dengan anggaran pembebasan lahan yang harus dibayarkan senilai Rp. 490 juta.
Hingga berita ini dipublis, wartawan masih berusaha mengkonfirmasi dinas terkait. (adhy)
