DPD LSM LIRA Resmi Polisikan Kades Loleo Jaya

oleh -1.396 views
Link Banner

Porostimur.com | Halsel: Kepala Desa Loleo Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Fajri Ramli akhirnya dipolisikan terkait tindak pidana Penyerobotan dan Pengrusakan tanah seluas 100 x 100 m2, bernomor sertifikat: 00236 atas nama Musa Rejeb warga setempat.

Berdasarkan siaran pers yang diterima porostimur.com, Senin (6/4/2020) kasus ini resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan pada tanggal 6 April 2020 melalui penerima kuasa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM_LIRA) Kabupaten Halmahera Selatan,

Ketua DPD LSM_LIRA, Samsudin Kalam membenarkan bahwa laporan resmi terkait tindak pidana Penyerobotan dan Pengrusakan lahan telah diterima Polres Halsel.

“Benar, laporan resmi dari kami sudah diterima oleh Polres setempat dan kami pada posisi ini sebagai penerima kuasa. Kami berharap Kapolres Halmahera Selatan agar secepatnya mempelajari laporan tersebut karena laporan ini tebusannya sampai ke Polda Maluku Utara dan Pusat, ” kata Samsudin di Sekretariat bersama 3 LSM Jln, Raya Tomori Kecamatan Bacan.

Link Banner

Samsudin mengatakan, Fajri Ramli Kepala Desa Loleo Jaya, secara nyata melakukan penyerobotan tanah warga atas nama Musa Rejeb dengan dalih pembangunan PLTD Lisdes Loleo Jaya pada tahun 2019 yang dikerjakan PT. Dian Dhia Delato dengan nilai kontrak Rp. 1.997.993.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Baca Juga  HPMS Ternate Desak Polda Seriusi Kasus Korupsi di Sula

“Pada prinsipnya bangunan PLTD tersebut dibangun tanpa ijin dan awal mulanya tidak diketahui oleh pemilik lahan Musa Rejeb, ” tutur Samsudin

Sementara itu, Sekretaris DPD LSM_LIRA, Nasarudin Kausaha menegaskan, didalam Pasal 385 ayat (1) Sampai dengan ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu “.

“Ini perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Penyerobotan atas hak pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik adalah perbuatan pidana. Hukumannya maksimal 4 tahun penjara, ” sebut Nasarudin

Baca Juga  Peringati HUT Kesad Ke 74, Kodam XVI Pattimura Gelar Donor Darah

Nasarudin meminta Kapolres Halmahera Selatan, AKBP M. Faishal Aris, S.IK, untuk menindak tegas pelaku penyerobotan dan pengrusakan lahan milik warga.

“Karena sangat bertentangan dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Seluruh dokumen berupa bukti-bukti terkait dengan status tanah tersebut sudah kami siapkan. Kami siap mengawal kasus ini keranah hukum hingga tuntas. Ini persoalan seseorang yang dirampas haknya dan ingin mendapatkan hak keadilan di mata hukum
Apabila tuntutan ini lambat direspon maka DPD LSM-LIRA akan menindaklanjuti kasus ini ke Polda Maluku Utara dan Mabes Polri, ” tutupnya. (red/il/adhy)