Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan pasokan batu bara menyusul terjadinya pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Jamaludin dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero).
Menurutnya, pemerintah telah memenuhi tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) telah memberikan penugasan pasokan sebesar 180 hingga 190 juta ton.
Namun, dari total penugasan tersebut baru sekitar 134 juta ton yang telah memiliki kontrak. Karena itu, Jamaludin menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan batu bara, melainkan pada percepatan proses kontrak dan distribusi ke pembangkit.
“Kami harap tidak terjadi lagi blackout,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Minta Evaluasi Manajemen Pasokan
Jamaludin meminta PLN mengevaluasi manajemen kontrak, rantai pasok, hingga sistem logistik internal agar pasokan batu bara yang telah dijamin pemerintah dapat tersalurkan tepat waktu tanpa mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.
