Porostimur.com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku mendesak aparat kejaksaan dan kepolisian, segera melakukan pengusutan terhadap anggaran proyek rehabilitasi Mess Maluku, di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20, Jakarta Pusat.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Maluku, Senin (22/4/2024).
“Ada anggaran untuk rehabilitasi Mess Maluku yang dimasukkan dalam APBD sebesar Rp 20,7 miliar. Pertanyaannya kok hingga saat ini rehabilitasinya belum selesai? Dugaan kami ada indikasi korupsi dalam pekerjaannya. Kebetulan di sini ada bapak-bapak jaksa dan polisi, kami minta untuk diusut,” tegas Wenno.
Sebelumnya, ada 11 poin rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Provinsi Maluku, terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2023. Salah satu poinnya, DPRD lewat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyoroti soal rehabilitasi Mess Maluku.
“Perbaikan gedung Mess Maluku di Jakarta, maka telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 20,7 miliar sejak tahun 2020-2023, lewat Dinas PUPR Provinsi Maluku. Namun sayangnya, sampai hari ini gedung kebanggaan orang Maluku itu belum juga difungsikan, untuk pengelolaannya,” tegas Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2023, Rovik Afifudin.
