Porostimur.com, Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini masih mengalami keterlambatan selama beberapa bulan.
Menurut Fraksi Golkar, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hak keuangan ASN, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pernyataan sikap itu disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyusul banyaknya aspirasi dan keluhan ASN terkait belum dibayarkannya TPP.
Fraksi Golkar menilai TPP merupakan hak ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap keterlambatan pembayaran harus disertai penjelasan yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Minta Pemprov Jelaskan Kondisi Fiskal
Fraksi Partai Golkar mengakui pemerintah daerah dapat menghadapi tantangan fiskal maupun persoalan pengelolaan kas. Namun kondisi tersebut, menurut mereka, tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak ASN.
Karena itu, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera menyelesaikan pembayaran TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan skala prioritas serta jadwal pembayaran yang jelas.
