Transportasi laut menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap pelayanan dasar di wilayah kepulauan dan perbatasan.
DPRD Dorong Konektivitas Wilayah Perbatasan
Anos menegaskan, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada forum reses. Persoalan konektivitas antarpulau membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah pusat karena menyangkut kepentingan masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat kepulauan. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus terus diperjuangkan melalui langkah dan kebijakan yang konkret,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Provinsi Maluku berharap Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan transportasi laut masyarakat Wetar Timur dan Wetar Selatan.
Penambahan maupun penguatan pelayanan kapal di kawasan tersebut diharapkan mampu mengurangi keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi orang dan barang, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih dari itu, konektivitas laut yang memadai diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, persoalan transportasi laut bukan sekadar urusan konektivitas antarpulau. Di wilayah seperti Wetar yang berada di kawasan perbatasan NKRI, kehadiran negara juga tercermin dari seberapa mudah masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan aktivitas ekonomi.
