DPRD Maluku Gelar Paripurna Tutup Buka Masa Sidang

oleh -67 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penutupan masa sidang II tahun 2020 dan pembukaan masa sidang III tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (20/5/2021).

Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala menjelaskan, bahwa dalam rapat tersebut DPRD melakukan evaluasi untuk lebih mengoptimalkan fungsi legislasi yakni fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

“Jadi Dewan sudah menutup persidangan II tahun sidang 2020 dan membuka persidangan III tahun sidang 2021. Tentu kita evaluasi betul perjalanan kelembagaan ini di masa persidangan III dan kita mendapati satu catatan kritis secara internal, tentang bagaimana kita perlu mengoptimalkan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi legislasi kita ini yang dirasa masih kurang sehingga dipenghujung masa persidangan II, kami sudah rapat dengan Bapemperda dan Pansus-Pansus yang ditugaskan menyelesaikan pembahasan Perda”, ungkapnya.

Baca Juga  Distribusi materi Pilkada Serentak dijaga ketat aparat

Setelah masa persidangan III dibuka, Sangkala mengatakan DPRD akan mempercepat proses penyelesaian penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terhambat selama ini, bahkan Ranperda usul inisiatif dewan yang dari tahun 2016 belum ditetapkan sampai sekarang, akan diselesaikan proses internalnya sebelum diparipurnakan.

“Untuk Perda hak inisiatif dewan dimasa sidang III ini juga akan segera dari alat-alat kelengkapan kita paripurnakan menjadi usul inisiatif DPRD untuk siap disampaikan kepada Gubernur. Kurang lebih ada 8 Ranperda dari masing-masing Komisi yang mengusulkan hak inisiatif dewan”, tukasnya.

Lebih lanjut, Sangkala menuturkan bahwa DPRD juga akan menghadapi agenda di tahun depan terkait penyampaian hasil audit BPK terhadap keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan Gubernur kepada DPRD.

Baca Juga  JK Ungkit 10 Konflik Besar di Indonesia karena Ketidakadilan

“Kita akan melihat bagaimana opini BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah”, ujarnya.

Dirinya mengatakan, DPRD juga akan menyelesaikan tugas pengawasan dengan melakukan rapat-rapat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan problematika yang dihadapi ketika melakukan reses bersama para mitra.

“Jadi setelah reses dan menerima aspirasi dari masyarakat, baik di Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, tentu anggotanya harus mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mitra-mitra kerjanya masing-masing”, jelasnya.

Politisi dari Fraksi PKS itu juga menambahkan, selain itu agenda-agenda tersebut ada juga agenda untuk membahas anggaran yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik untuk perubahan tahun 2021 maupun untuk persiapan induk tahun 2022. Untuk KUA dan PPAS sendiri akan dimulai pada bulan Juni atau Juli sesuai dengan Pemendagri. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.