Porostimur.com, Ambon – Sorotan tajam kembali diarahkan ke Pemerintah Pusat soal ketidakjelasan dana bagi hasil dari eksploitasi Blok Masela. Kali ini datang dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, yang menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Maluku masih terlampau elitis dan dipusatkan di Jakarta.
Anos tak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, daerah hanya menjadi objek eksploitasi yang tidak dilibatkan secara substansial dalam proses pengambilan keputusan, apalagi dalam pembagian hasil.
“Blok Masela itu ada di wilayah kami, tapi kebijakan pengelolaannya sepenuhnya diatur dari pusat. Kami di daerah seperti hanya menjadi penonton,” ujar Anos, dikutip, Jumat (25/7/2025).
Dana Tak Transparan, Rakyat Tak Merasakan Manfaat
Menurut Anos, potensi kekayaan alam Maluku sangat besar — mulai dari migas hingga tambang lainnya. Namun sejauh ini, rakyat di tingkat bawah belum benar-benar menikmati hasil dari kekayaan tersebut.
Ia menyoroti janji-janji Pemerintah Pusat yang seolah telah memberikan dana bagi hasil ke daerah, tapi tak jelas ke mana larinya.
Di beberapa wilayah seperti Seram Timur, sektor migas sudah dieksploitasi bertahun-tahun, namun tidak ada transparansi soal berapa besar dana yang masuk dan bagaimana dana itu digunakan.
