Porostimur.com, Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mewacanakan pengawasan lapangan secara terpadu untuk proyek-proyek Pekerjaan Umum (PU) yang akan dilaksanakan pekan ini. Agenda ini melibatkan seluruh kepala dinas PU se-kabupaten dan kota, dengan fokus agar pengawasan tidak sekadar formalitas.
Rencana ini bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, termasuk proyek yang dikelola balai teknis pemerintah pusat, yang kerap menimbulkan permasalahan di tingkat daerah.
Kepala Dinas PU Kunci Pengawasan
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu, menekankan pentingnya keterlibatan kepala dinas PU dalam pengawasan.
“Kita sering menemukan kondisi di mana balai teknis pusat menjalankan proyek, namun akibatnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sayangnya, pemerintah kabupaten dan kota terkadang tidak memiliki akses yang memadai, untuk mengangkat masalah tersebut. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting untuk menjembatani hal ini,” ujar Halimun kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Sebelum pelaksanaan pengawasan lapangan, DPRD akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PU se-Maluku. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan menelaah mulai dari perencanaan usulan program, pembagian wewenang antar instansi, hingga evaluasi dampak bagi masyarakat lokal.
