Porostimur.com, Jakarta – Kasus dugaan suap bernilai miliaran rupiah yang menyeret pengusaha tambang besar, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan aliran dana kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) yang telah meninggal, membuat proses hukum kasus ini dianggap lambat dan belum memberikan kepastian.
Kritik Publik terhadap Penegakan Hukum
Pengamat menilai perkara ini mencerminkan wajah penegakan hukum yang kerap disebut masyarakat “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas.
“Kalau rakyat kecil bisa cepat diproses, mengapa kasus besar ini justru berjalan lambat? Ini akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegas Uchok.
Keluarga Terlibat dalam Struktur Bisnis
Di luar polemik hukum, keluarga Haji Robert turut aktif dalam pengelolaan perusahaan tambang. Putrinya, Rahmani Nitiyudo, beberapa kali tampil sebagai perwakilan resmi PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), termasuk dalam peresmian Dry Stack Tailing (DST) Plant. Sementara putranya, Rafael Nitiyudo, menjabat Direktur Operasional.
“Meski keduanya aktif dalam pengelolaan perusahaan, hingga kini tidak ada bukti hukum yang mengaitkan Rahmani maupun Rafael dengan dugaan suap. Namun, fakta keterlibatan keluarga di jajaran manajemen menegaskan pentingnya transparansi,” kata Uchok.
