Etika Komunikasi Politik Gubernur Maluku

oleh -149 views
Link Banner

Oleh: Christina Rumahlatu, Aktivis PMKRI Jakarta Pusat, Duta Damai BNPT di Indonesian Youth Congress

Sangat disayangkan kalimat “cukimai dan mai pung lubang p**i” dilontarkan dari mulut seorang Gubernur Maluku, Murad Ismail dihadapan sejumlah pimpinan OPD dan para jurnalis di kantor Gubernur Maluku senin (21/12/20).

Beliau mengucapkan kata kasar itu, karena tidak terimanya terkait informasi dugaan alokasi APBD Maluku sebesar Rp 5,1 miliar untuk merehabilitasi rumah dinas sementara gubernur yang sekaligus adalah rumah kediamannya. Seharusnya gubernur Murad bisa mengklarifikasi hal tersebut lewat instrument-instrumen yang lebih demokratis dan bukan malah melontarkan kalimat senonoh dan sangat tidak pantas didepan publik.

Dilihat dari segi etika komunikasi politik, Murad sangat anti kritik. Dengan dalil apapun seorang pejabat publik tidak dibenarkan berbuat hal yang melecehkan martabat rakyatnya, apalagi Maluku sebagai negeri adat seharusnya ia lebih beradab dalam bertutur kata juga mengedepankan sopan santun dalam menjaga marwah adat sebagai pandangan hidup dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Maluku.

Etika komunikasi politik sebagai refleksi kritis memacu pada pengertian etika yang dikemukan oleh Paul Ricoeur seperti dikutip Robert Tascano (Tascano 2005) yang mengatakan bahwa etika adalah tujuan hidup baik bersama maupun orang lain dalam istitusi yang adil.

Komunikasi politik dalam beragam bentuk dan gaya juga mengambarkan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta pemerintah dan sistem, dalam tatanan politik yang demokrasi, komunikasi politik antara yang pemerintah dan rakyat lebih terbuka dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lebih leluasa, sangat berbeda dengan tatanan politik otoriter yang mana komunikasi politik bersifat monolitik.

Baca Juga  Sri Mulyani buka panel konferensi Musik Indinesia hari pertama

Murad dalam hal ini tidak punya kemampuan untuk membangun suatu prinsip etis komunikasi politik yang santun dan equal antara pihak yang berkomunikasi sehingga diharapkan dapat mendatangkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.

Sudah barang tentu simpang siur polemik rehab rumah ini harus dikomunikasikan dengan baik karena klarifikasi tersebut merupakan hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan memproduksi informasi yang akurat, benar dan tepat.

Mengingat hak dari masyarakat untuk mendapatkan pencerahan, penjelasan serta argumentasi yang masuk akal terhadap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan elit politik, juga hak rakyat untuk ikut ambil bagian dalam mengkomunikasikan ide dan gagasan serta aspirasinya di dalam proses pengambilan keputusan, hak rakyat juga untuk mengkritisi dan bahkan menolak keputusan dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dan hal ini dijamin oleh konstitusi, untuk itu Murad harus lebih rendah hati.

Menghormati hak-hak komunikasi politik rakyat ini merupakan bagian yang terpenting dari etika komunikasi politik (Haryatmoko, 2007). Apa efek yang timbul akibat lemahnya etika komunikasi publik Murad Ismail?

Baca Juga  Assagaff sebut Nanlohy ”malas” ikut rapat di DPRD Maluku

Pertama, stigma buruk terhadap orang Maluku. Mantan Danko Brimob ini seharusnya lebih bijak dalam menempatkan posisinya sebagai seorang Gubernur yang adalah cerminan dari identitas dan entitas rakyat di daerahnya. Tindakan bodoh ini sangat merugikan orang Maluku sendiri dalam usaha-usaha memberantas stereotip terhadap orang timur dan diskriminasi ras dalam memandang watak orang Maluku yang notabennya kasar dan kerap dekat dengan narasi-narasi premanisme. Karena etika komunikasi politik juga meneropong tatanan politik terkait tempat dan waktu ketika komunikasi politik itu dilaksanakan (Tascano 2005).

Kedua, melangengkan diskriminasi gender terhadap perempuan. Lebih menyedihkan lagi ketika peristiwa tidak terpuji ini terjadi sehari menjelang peringatan hari Ibu baik secara nasional maupun global. Murad justru mengapreisasi kaum perempuan dengan tanpa hormat memaki kelamin kaum Ibu, ungkapan emosional ini sangat syarat jumawa, tidak berprikemanusiaan juga melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan terutama ibu serta mempertontonkan potret partriarki dalam watak seorang gubernur di era abad ke-21 yang tidak sesuai dengan peradaban zaman dan sangat arogan.

Narasi-narasi bias gender ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa sebagai seorang pemimpin, Murad gagal memandang dan menempatkan perempuan sebagai subjek dalam usaha-usaha membangun daerahnya.

Baca Juga  Mahkota Promotion Pasang Target Ongen Juara Dunia dalam 2 Tahun

Ungkapan emosional tersebut juga memberikan bukti bhawa gubernur Maluku sedang melangengkan pratek-praktek penindasan terhadap kaum perempuan dengan memberikan contoh yang buruk di depan umum.

Hal senada juga sekaligus membuktikan Murad Ismail tak layak untuk memimpin Maluku karena tidak mampu menjaga etika sebagai pelayan masyarakat. Ia tidak mampu melihat manusia jauh lebih dari sekedar jabatan yang dimilikinya dan menempatkan kemanusiaan diatas segalanya.

Sungguh menyedihkan apabila pada saat ia mencaci maki didepan para OKP dan rekan-rekan pers yang diantaranya terdapat kaum perempuan dan mungkin saja terdapat oknum-oknum yang usianya jauh lebih tua.

Jika terdapat kekeliruam dalam mengelolah informasi seharusnya Murad dapat mengkonfirmasi narasi tersebut lewat dialetika yang bertangung jawab dan bukan malah kasar dan bringas. Sangat terlihat bahwa Murad sedang tidak mengindahkan profesi rekan-rekan pers sebagai pilar demokrasi.

Sebagai orang nomor satu di Maluku, Murad harus lebih banyak membenah diri dan penting juga memperkuat literasi sehingga tidak terjebak dalam narasi-narasi pembenaran bahwa “gubernur juga manusia” justru karena ia manusia maka jabatan gubernur yang melekat pada dirinya adalah simbol kemapanan dan kecakapan seorang yang terseleksi yang siap menjalankan tugas kepemimpinan. (*)