Komunikasi politik dalam beragam bentuk dan gaya juga mengambarkan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta pemerintah dan sistem, dalam tatanan politik yang demokrasi, komunikasi politik antara yang pemerintah dan rakyat lebih terbuka dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lebih leluasa, sangat berbeda dengan tatanan politik otoriter yang mana komunikasi politik bersifat monolitik.
Murad dalam hal ini tidak punya kemampuan untuk membangun suatu prinsip etis komunikasi politik yang santun dan equal antara pihak yang berkomunikasi sehingga diharapkan dapat mendatangkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.
Sudah barang tentu simpang siur polemik rehab rumah ini harus dikomunikasikan dengan baik karena klarifikasi tersebut merupakan hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan memproduksi informasi yang akurat, benar dan tepat.
Mengingat hak dari masyarakat untuk mendapatkan pencerahan, penjelasan serta argumentasi yang masuk akal terhadap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan elit politik, juga hak rakyat untuk ikut ambil bagian dalam mengkomunikasikan ide dan gagasan serta aspirasinya di dalam proses pengambilan keputusan, hak rakyat juga untuk mengkritisi dan bahkan menolak keputusan dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dan hal ini dijamin oleh konstitusi, untuk itu Murad harus lebih rendah hati.
