Gelar Rapat Paripurna, ini yang Dibicarakan DPRD Provinsi Maluku

oleh -62 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pansus I dan Pansus II terhadap 7 buah Ranperda.

“Jadi agenda kita hari ini adalah pembahasan Paripurna tingkat II. Yakni mendengarkan laporan pansus ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Tadi Pansus I, Pansus II dan Bapemperda melaporkan empat Ranperda usul inisiatif dewan di periode sebelumnya yang tidak tuntas dibahas dan kemudian diselesaikan dan ditugaskan oleh dewan kepada Bapemperda”, ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala di ruang kerjanya di DPRD Maluku, Senin (24/5/2021).

Sangkala menjelaskan, sebelumnya terdapat 8 Ranperda. Namun setelah dibahas, empat Ranperda ditarik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena kewenangannya sudah bukan lagi kewenangan Provinsi, sehingga kemudian Pemda sepakat untuk menarik 4 buah Ranperda dan menyisakan 4 buah Ranperda inisiatif dewan yaitu Ranperda Provinsi Maluku tentang bangunan gedung, Ranperda Provinsi Maluku tentang penjaminan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat, Ranperda Provinsi Maluku tentang jalan, dan Ranperda Provinsi Maluku tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Maluku.

Baca Juga  Maluku Utara Dapat Tambahan 4.000 Each APD dari Pemerintah Pusat

Dirinya mengatakan, bahwa pansus I dan pansus II sudah dibentuk sejak tahun 2019, dimana saat itu terdapat 7 Ranperda yang disampaikan oleh Pemda dan 4 sudah ditetapkan di tahun 2020 menyisakan tiga ranperda yakni Ranperda Provinsi Maluku tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Maluku tahun 2019-2025, Ranperda Provinsi Maluku tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Ranperda Provinsi Maluku tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Maluku.

“Ini merupakan Ranperda yang sangat penting dan strategis karena terkait dengan rencana pariwisata dan industri”, tukasnya.

Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menuturkan, dalam rapat paripurna tersebut ditekankan agar semua Perda yang sudah ditetapkan agar disosialisasikan kepada masyarakat luas, baik oleh Pemda yang punya otoritas menggunakan Perda tersebut maupun juga oleh DPRD sebagai pembentuk terutama untuk Perda inisiatif dewan.

Baca Juga  Terkait Perombakan Kabinet, Akademisi Nilai Bupati Kepulauan Sula Terburu-buru

“Masyarakat perlu tahu bahwa dengan inisiatif dewan yang ada, kita sudah menghasilkan produk hukum dan diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan kemudian perda-perda yang terkait dengan hajat dan kepentingan masyarakat luas itu bisa diakses, misalnya lembaga lembaga adat kita bisa mengakses berbagai macam program pembinaan dan juga pelestarian nilai budaya Maluku agar kemudian ada payung bagi budaya-budaya kita dan lembaga mana yang akan kemudian dikasih tanggung jawabnya untuk melestarikan budaya adat kita di Maluku”, paparnya.

Ia juga menambahkan, bahwa dalam pekan ini, DPRD akan menggelar paripurna untuk mendengar pidato Gubernur atas persetujuan dewan yaitu kegiatan terakhir di tata tertib dalam penyusunan tahapan pembahasan sebuah peraturan daerah. Sangkala mengatakan jika kepala daerah tidak setuju berarti rancangan tersebut tidak bisa menjadi Perda. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.