Porostimur.com, Ternate – Belum juga genap 100 menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kini mulai digoyang secara politik. Hal ini menyusul langkah DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang akan menggalang kekuatan di DPRD Maluku Utara untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Sebagai informasi, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ide pembentukan Pansus Hak Angket di DPRD Malut itu, disampaikan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Basri Salama.
“Kami dan beberapa partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Malut sedang berkonsolidasi guna menghentikan kerja-kerja culas Gubernur Sherly melalui Pansus Hak Angket,” ujar Basri Salama, Jumat (15/4/2025).
Basri menegaskan, selaku gubernur, Sherly telah melakukan banyak masalah di awal pemerintahannya yang baru seumur jagung ini, sehingga harus dihentikan melalui Pansus Hak Angket.
