“Banyak masalah yang dilakukan oleh Sherly, seperti soal haji, renovasi kediaman gubernur yang besar anggarannya hampir sama dengan bangun baru, soal kebohongan pengangkatan Abjan Sofyan sebagai Ketua TPPD, Soal konflik interes dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperbanyak kegiatan pemerintahan di Hotel Bella, kemudian soal pencairan DBH yang tidak adil dan banyak lagi,” ujar dia.
Basri Salama bilang, dosa-dosa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda inilah yang menjadi alasan pihaknya menghimpun koalisi untuk membentuk Pansus Hak Angket.
“Sekarang lagi ada upaya untuk mendorong pembentukan Pansus Hak Angket. InsyaAllah beberapa partai sudah sejalan,” pungkasnya.
Gerakan Basri Salama dan sejumlah pimpinan partai di Malut ini, mendapat dukungan dan apresiasi dari Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi.
Aktivis nasional asal Malut ini menilia sikap Ketua DPD Partai Hanura Basri Salama, mendorong pembentukan Pansus Hak Angket guna menghentikan kerja-kerja culas Gubernur Sherly Tjoanda sangat tepat. “Itu baru langkah yang benar,” tanggap dia antusias.
Muslim menilai Gubernur Sherly telah melakukan banyak pelanggaran yang harus disikapi, terutama DPRD Malut sebagai lembaga yang paling berkompeten mengawasi kinerja pemerintah di daerah.
